'Berpotensi Menyesatkan': Influencer WHV Indonesia Hanya Bahas Penghasilan
Realita kehidupan dan pekerjaan di Australia tidak selalu seindah yang ditampilkan di media sosial. (ABC News: Jarrod Fankhauser)
Catherine, yang dulunya bekerja sebagai apoteker di Indonesia, melihat peluang untuk bekerja di Australia dengan menggunakan Work and Holiday Visa (WHV).
Sebelum tiba di Perth, ia sempat melihat beberapa konten di TikTok dan Instagram yang menggambarkan kehidupan di Australia.
"Terlihatnya gampang dalam kerja satu tahun bisa mengumpulkan 1 miliar rupiah," katanya.
"Kayak, 'Wow, kita kerja di Indonesia butuh waktu bertahun-tahun ya untuk bisa mengumpulkan segitu'."
Catherine memiliki harapan besar untuk bekerja di Australia setelah melihat konten di media sosial. (Supplied)
Catherine datang ke Australia karena ingin memperbaiki kondisi keuangannya, sekaligus merasakan hidup di luar negeri.
Ia mengaku harapannya ini tidak lepas dari narasi yang dibangun para peserta WHV yang membuat konten.
Tapi kenyataan tidak sesuai harapan, ketika ia tiba di Perth awal tahun lalu.
Setelah tiba di Australia, Catherine bekerja sebagai 'cleaner' yang tugasnya bersih-bersih, sebelum bekerja di bidang 'housekeeping' dan retail.
Ia mengaku mengerjakan dua pekerjaan sekaligus bisa sangat melelahkan secara fisik dan mental.
"Apakah possible kamu dapat Rp1 miliar? Possible, tapi banyak hal yang kamu harus kamu kurangin, yang kamu tahan, dan kamu korbankan," katanya.
"Pastinya [harus punya] lebih dari satu [pekerjaan], dan ... kamu bisa mengumpulkan segitu, tapi tubuh kita secara natural itu kan butuh istirahat ya?"
Sebagian besar konten yang dibuat oleh influencer WHV Indonesia menyebutkan uang yang bisa didapatkan dengan bekerja di Australia. (Supplied)
Tidak hanya Catherine, konten para 'influencer' WHV yang menawarkan mimpi gaji besar dan kehidupan yang lebih baik di Australia turut memikat warga Indonesia lainnya.
Dengan konsep "A Day in My Life", para peserta WHV merekam diri mereka sendiri bekerja di perkebunan, atau di pabrik daging dan supermarket, sambil mengatakan pekerjaannya mudah dan ada pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan berbahasa Inggris.
Namun, kebanyakan orang yang berharap hidupnya bisa seperti konten media sosial tersebut baru menyadari beban kerja yang berat dan biaya hidup yang tinggi setelah mereka tiba di Australia.
Tidak jarang, peserta WHV juga harus bekerja di tempat dengan risiko tinggi, hingga mengalami cedera saat bekerja di sektor-sektor penting di Australia, termasuk pabrik daging.
ABC juga menemukan setidaknya sembilan peserta WHV asal Indonesia meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju atau pulang kerja dalam beberapa tahun terakhir.
Jadi korban penipuan
Konten-konten yang dibuat WHV juga membuat mereka yang ingin ikut mendaftar jadi terpikir untuk melakukan apa pun agar bisa ke Australia, hingga terjerumus dalam situasi yang sulit.
Anwar Ibrahim sangat ingin bekerja di Australia setelah melihat konten besaran gaji yang disebutkan para 'influencer' WHV.
Ia berharap bisa ke Australia untuk membantu membiayai keluarganya dan menabung untuk masa depan.
"Alasan [ingin ke Australia karena] melihat beberapa influencer yang sudah di sana memperlihatkan bagaimana keindahan, kemudian dengan gaji yang besar, kemudian kehidupan yang nyaman dan tentram mungkin yang kita lihat di Australia," katanya.
Anwar Ibrahim sangat ingin bekerja di Australia dengan WHV tetapi akhirnya menjadi korban penipuan. (Supplied)
Untuk mendapatkan WHV, peminat harus menyertakan Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa (SDUWHV) dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia dalam aplikasi mereka.
Anwar sudah mencoba untuk mendapatkannya sendiri, namun gagal.
Karena putus asa, ia meminta bantuan seseorang yang mengaku memiliki koneksi dengan Ditjen Imigrasi, dan mengeluarkan biaya Rp45 juta.
Anwar meminjam uang dari orang tuanya yang menggadaikan sawah mereka untuk membantunya mengejar mimpinya.
Namun, ia mengaku sadar merasa ditipu karena yang diberikan kepadanya malahan dokumen palsu.
Karena ia melampirkan surat palsu dalam permohonan visanya, ia ditolak, dan kini ia menghadapi perjuangan berat untuk pindah ke Australia.
"Sulit untuk mengumpulkan cukup uang untuk membeli kembali sawah, dan meminjam dari orang lain mungkin juga sulit," katanya.
Yopan Pakendek pertama kali mengetahui tentang bekerja di Australia pada tahun 2018 melalui video yang menampilkan kehidupan peserta WHV yang bekerja sebagai pemetik buah.
Sejak saat itu, ia mulai bermimpi membangun kehidupan di Australia.
"Saya jadi merasa Australia adalah tempat yang baik untuk memulai karir, mulai dari WHV," ujar Yopan.
Yopan Pakendek meminta bantuan kepada seseorang yang membagikan konten tentang WHV. (Supplied)
Tetapi usahanya tidak berjalan mulus.
Yopan masih belum pernah berhasil mendapatkan SDUWHV meski sudah mencoba ikut "war" empat kali.
Akhirnya ia menjadi "frustrasi" dan meminta bantuan Sufiya, yang mengunggah konten tentang WHV di media sosial.
Ia mengaku pertama kali mendengar tentang Sufiya, yang aktif di Instagram, dari teman-temannya dan ia mendengar Sufiya memiliki grup bimbingan WHV di WhatsApp.
Ia mengatakan Sufiya mengaku memiliki koneksi dengan "orang dalam imigrasi" yang dapat membantu.
ABC melihat surat perjanjian yang memuat ketentuan pembayaran dan pengembalian uang antara Yopan dan Sufiya yang ditandatangani keduanya.
"Saya membayar 25 juta rupiah di muka, tetapi kemudian dia mengatakan orang dalam itu tidak dapat membantu karena mereka sedang diawasi oleh ombudsman," katanya.
Sufiya menggunakan media sosialnya untuk memberi tahu orang-orang bahwa mereka dapat menghubunginya untuk informasi lebih lanjut tentang proses visa Australia. (Instagram: @sufiya_mumtazah)
Yopan mengatakan Sufiya akhirnya mengembalikan 20 juta rupiah, tetapi menyimpan 5 juta rupiah.
"Sejujurnya, iya, itu jalan yang salah sih, [tapi saya lakukan] karena sudah frustasi, empat kali gagal," ujar Yopan.
Ia mengatakan Sufiya mengatakan kepadanya uang itu untuk membayar "hacker."
Kepada ABC, Sufiya mengatakan tuduhan Yopan "tidak sepenuhnya benar."
Meski Sufiya mengakui adanya surat perjanjian tersebut, menurut Sufiya itu dibuat sesuai "kesepakatan bersama."
"Saya bukan calo … tidak ada itu saya pakai jasa hacker."
"Mereka yang minta tolong ke saya, dan saya hanya membantu karena saya biasa berurusan dan kenal dengan beberapa agensi yang mengurus visa."
Menurut Sufiya, harga yang yang berkisar antara Rp30 sampai Rp40 juta itu sudah termasuk biaya untuk warung internet dengan kecepatan terbaik, petugas IT yang membantu jika ada 'troubleshooting', dan biaya 'lodgement' visa jika mereka menang 'war' SDUWHV.
"Pembayaran di muka itu hanya semacam komitmen saja, karena pernah terjadi sebelumnya ada yang setelah dapat SDUWHV, lalu tidak mau bayar dan tidak jadi pakai jasa agensi, padahal saya sudah bikin perjanjian dengan agensi itu."
"Toh yang tidak menang war SDUWHV, saya kembalikan semua uangnya … lima juta yang tidak kembali itu untuk biaya hotel, makan, dan operasional lainnya."
Tapi Yopan mengatakan ia membayar sendiri hotel dan warnet yang ia sewa untuk 'war' SDUWHV di luar uang yang dibayarkan kepada Sufiya.
"Saya kemarin sudah berbicara sama dia, dengan anak-anak, dan saya enggak mau lagi dia menipu-nipu orang-orang yang WHV ke depan," ujarnya.
"Saya mau benar-benar berhenti total, bahas WHV dan ngurusin WHV, kita sendiri anak-anak yang WHV, cari informasi jangan dimanfaatin lah, orang-orang yang mau WHV."
Konten 'clickbait' tentang gaji
Meskipun banyak 'influencer' membuat konten yang tidak benar tentang kehidupan di Australia demi klik dan monetisasi, masih ada yang mencoba memberitakan realita sebenarnya.
Influencer asal Indonesia membagikan panduan tentang cara menjadi buruh konstruksi dan mendapatkan penghasilan Rp100 juta per bulan. (Instagram)
Influencer asal Indonesia mengatakan bahwa orang bisa mendapatkan penghasilan Rp40 juta per bulan dengan bekerja sebagai pemetik anggur di Australia. (TikTok)
Kreator konten WHV, Mekarisa Asharina, menyayangkan kebanyakan 'influencer' Indonesia cenderung fokus pada konten yang "berorientasi uang."
"Bisa dibilang sedih karena yang menonton itu teman-teman di Indonesia di mana pendapatan perkapita kita kan agak jauh ya," ujarnya.
"Jadi wajar kalau misalnya banyak orang itu jadi sangat pengen mencoba cara-cara yang sebenarnya tidak boleh dicoba untuk bisa datang ke Australia."
Mekarisa, yang sempat menjadi peserta WHV, mengatakan "sangat disayangkan" banyak 'influencer' menggunakan 'clickbait' untuk monetisasi.
"Mungkin berharap untuk selalu viral, sehingga untuk dapat FYP jadi banyak clickbait yang dipakai untuk memancing orang melihat video-videonya," katanya.
"Yang dikritisi adalah ketika yang disampaikan di media sosial itu kemudian menjadi clickbait atau misleading ... [sehingga] orang bakalan jadi salah paham dan kemudian akan menjadi banyak konflik."
Mekarisa mengatakan ia jadi terdorong untuk melakukan sesuati, meski jumlah pengikut yang relatif lebih sedikit dan eksposur yang lebih rendah dibandingkan dengan 'influencer' dengan ratusan ribu pengikut.
"Prinsip saya, ketika ada ketidaksesuaian yang terjadi, tugas saya hanyalah berbicara, speak up," ujarnya.
"Tapi bagi saya, satu-dua orang yang dapat informasi secara benar dan dia mengaplikasikan informasi itu lebih baik, dibandingkan kita tahu ada hal yang tidak benar terus kita diam saja."
Mekarisa Asharina mengatakan sangat disayangkan begitu banyak influencer mengandalkan clickbait sebagai cara untuk menghasilkan uang. (Supplied)
'Influencer' harusnya berimbang
Kembali di Perth, Catherine mengatakan para 'influencer' tidak menyebutkan sisi lain dari hidup di Australia, seperti jam kerja yang panjang, hambatan bahasa dan budaya, serta rasa kesepian.
"Saya yakin sih orang-orang yang buat konten itu pasti udah ngelaluin ups and down-nya," katanya.
"Mungkin coba kasih sisi lain, sudut pandang lain bahwa ada loh sisi lain dari kehidupan WHV itu ... And it's okay kalau kamu WHV dan kamu tidak ngumpulin 1 miliar rupiah, enggak apa-apa."
Monika Winarnita, pakar media digital, migran, serta tenaga kerja Indonesia di Asia Institute dari University of Melbourne, mengatakan 'influencer' harusnya punya tanggung jawab saat menceritakan kehidupan di Australia dari segala sisi.
"Terutama tentang masalah ketidakamanan pekerjaan dan visa, upah yang rendah, jam kerja yang panjang, dan terkadang pekerjaan itu bisa sangat melelahkan secara fisik," katanya.
"Beberapa influencer tidak memberikan konteks kehidupan di Australia dengan upah minimum."
Monika mengatakan beberapa influencer gagal menunjukkan sisi lain kehidupan di Australia dengan WHV. (Supplied)
Monika mengatakan undang-undang seputar 'influencer' di Indonesia adalah "area abu-abu", tetapi mengatakan pemerintah Australia dan Indonesia perlu melakukan lebih banyak edukasi.
"Mereka harus memberikan [informasi tentang]… hak-hak pekerja, konteks upah minimum ekonomi Australia, biaya sewa, dan hal-hal seperti itu," katanya.
Juru bicara Departemen Dalam Negeri Australia mengatakan peserta WHV memiliki hak dan perlindungan yang sama di tempat kerja seperti warga negara Australia, dan "tuduhan eksploitasi pekerja" ditanggapi dengan serius.
Departemen tersebut menyarankan supaya peserta WHV mengakses layanan terpercaya seperti situs web Tourism Australia ketika mencari pekerjaan di Australia.
Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia mengatakan kepada ABC pihaknya "memahami dan mencermati fenomena maraknya konten yang ada di media sosial yang mengglorifikasi bekerja di Australia."
"Konten semacam ini, apabila tidak disertai informasi yang utuh dan berimbang, berpotensi menyesatkan masyarakat," ujar Alexander Sabar, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Alexander mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat "untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap konten-konten yang bersifat glorifikasi berlebihan sehingga menciptakan presepsi yang tidak sesuai dengan realita."
Ia mengatakan Kementerian Komunikasi dan Digital RI secara aktif memantau konten sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan perubahannya), dan beberapa peraturan pemerintah lainnya.
"Aturan-aturan tersebut mengatur pelarangan penyebaran informasi bohong atau hoaks yang menyesatkan, kewajiban platform digital untuk melakukan moderasi konten, menindaklanjuti laporan, serta memastikan tidak adanya penyebaran konten yang merugikan masyarakat, termasuk informasi palsu, menyesatkan, atau yang berpotensi mengarah pada penipuan," ujarnya.